Syarat Menjadi Anggota ILMIKI

Posted in Uncategorized on Desember 1, 2008 by ilmiki

SYARAT MENJADI ANGGOTA IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Syarat

  1. Lembaga mahasiswa S1 keperawatan di Indonesia

  2. Melalui seleksi oleh tim penyeleksi yang beranggotakan 4 penanggungjawab dan 1 koordinator yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada kongres

  3. Pernah dan atau sedang mengikuti kongres ILMIKI

  4. Pernah mengikuti minimal 1 agenda wajib ILMIKI selain kongres.

  5. Penyerahan syarat administrasi seperti AD/ART, GBHO, program kerja selama 1 tahun periode kepengurusan, menandatangani surat penyataan komitmen dan persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh tim penyeleksi

Peran ILMIKI dalam Mengawal Pengesahan RUU Keperawatan di Indonesia

Posted in Uncategorized on November 29, 2008 by ilmiki

Pentingnya Undang-Undang keperawatan
Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan. Sebagai profesi, tentunya pelayanan yang diberikan harus profesional, sehingga para perawat/ ners harus memilki kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu.

Saat ini 40% – 75% pelayanan di rumah sakit merupakan pelayanan keperawatan (Swansburg, 1999). Hal ini dikarenakan telah terjadi pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi, bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Keperawatan dan PPNI mengenai kegiatan perawat di Puskesmas, ternyata lebih dari 75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005). Dari sini kita dapat menyadari bahwa perawat berada pada posisi kunci dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masayarakat, sehingga diperlukan suatu regulasi yang jelas dalam mengatur pemberian asuhan keperawatan dan perlindungan hukum pun mutlak didapatkan oleh perawat.

Tetapi bila kita lihat realita yang ada, dunia keperawatan di Indonesia masih memprihatinkan. Fenomena “gray area” pada berbagai jenis dan jenjang keperawatan yang ada maupun dengan profesi kesehatan lainnya masih sulit dihindari. Berdasarkan hasil kajian (Depkes & UI, 2005 ) menunjukkan bahwa terdapat perawat yang menetapkan diagnosis penyakit (92,6%), membuat resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan di dalam maupun di luar gedung Puskesmas (97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%), melakukan pertolongan persalinan (57,7%), melaksanakan tugas petugas kebersihan (78,8%), dan melakukan tugas admisnistrasi seperti bendahara, dll (63,6%).

Pada keadaan darurat, “gray area” sering sulit dihindari. Dalam keadaan ini, perawat yang tugasnya berada di samping klien selama 24 jam sering mengalami kedaruratan klien sedangkan tidak ada dokter yang bertugas. Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan klien. Tindakan yang dilakukan tanpa ada delegasi dan petunjuk dari dokter, terutama di Puskesmas yang hanya memiliki satu dokter yang berfungsi sebagai pengelola Puskesmas, sering menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan. Fenomena ini tentunya sudah sering kita jumpai di berbagai Puskesmas terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan pengalihan fungsi ini, maka dapat dipastikan fungsi perawat akan terbengkalai, dan tentu saja hal ini tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara professional.

Kemudian fenomena melemahnya kepercayaan masyarakat dan maraknya tuntutan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan termasuk keperawatan, sering diidentikkan dengan kegagalan upaya pelayanan kesehatan. Padahal perawat hanya melakukan daya upaya sesuai disiplin ilmu keperawatan.

Dari beberapa kenyataan di atas, jelas bahwa diperlukan suatu ketetapan hukum yang mengatur praktik keperawatan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan. Hanya perawat yang memenuhi persyaratan yang mendapatkan izin melakukan praktik keperawatan.

Untuk itu diperlukan Undang-undang Praktik keperawatan yang mengatur keberfungsian Konsil Keperawatan sebagai badan regulator untuk melindungi masyarakat. Fungsi Konsil keperawatan, sebagai Badan Independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yakni mengatur sistem registrasi, lisensi, dan sertifikasi bagi praktik perawat (PPNI, 2006). Dengan adanya Undang-undang Praktik Keperawatan maka akan terdapat jaminan terhadap mutu dan standar praktik, di samping sebagai perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima asuhan keperawatan.

Saat ini desakan dari seluruh elemen keperawatan akan perlunya UU Keperawatan semakin tinggi. Uraian di atas cukup menggambarkan betapa pentingnya UU Keperawatan tidak hanya bagi perawat sendiri, melainkan juga bagi masyarakat selaku penerima asuhan keperawatan. Sejak dilaksanakannya Lokakarya Nasional Keperawatan tahun 1983 yang menetapkan bahwa keperawatan merupakan profesi dan pendidikan keperawatan berada pada pendidikan tinggi, berbagai cara telah dilakukan dalam memajukan profesi keperawatan.

Pada tahun 1989, PPNI sebagai organisasi profesi perawat di Indonesia mulai memperjuangkan terbetuknya UU Keperawatan. Berbagai peristiwa penting terjadi dalam usaha mensukseskan UU Keperawatan ini. Pada tahun 1992 disahkanlah UU Kesehatan yang di dalamnya mengakui bahwa keperawatan merupakan profesi ( UU Kesehatan No.23, 1992). Peristiwa ini penting artinya, karena sebelumnya pengakuan bahwa keperawatan merupakan profesi hanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah ( PP No.32, 1966). Dan usulan UU Keperawatan baru disahkan menjadi Rancangan Undang-uandang ( RUU) Keperawatan pada tahun 2004.

Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu undang-undang dapat ditempuh dengan dua cara yakni melalui Pemerintah (UUD 1945 Pasal 5 ayat 1) dan melalui DPR (Badan Legislatif Negara). Selama hampir 20 tahun ini PPNI memperjuangkan RUU Keperawatan melalui Pemerintah, dalam hal ini Depkes RI. Dana yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tapi kenyataannya hingga saat ini RUU keperawatan berada pada urutan 250-an pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang pada tahun 2007 berada pada urutan 160 ( PPNI, 2008).

Tentunya, pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak diperlukan. Hal ini terkait status DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, sehingga pembahasan-pembahasan yang dilakukan merupakan masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya UU Keperawatn harus dilakukan agar masyarakat merasa butuh dan usulan UU Keperawatan pun masuk dalam agenda DPR RI.

Pentingnya Keikutsertaan Mahasiswa
Perlu kita cermati bahwa aksi nasional yang akan dilakukan bukan sekedar aksi yang mengatasnamakan perawat seja, tetapi juga nama baik profesi keperawatan keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan aksi tidak hanya menjadi presiden yang baik untuk profesi ini tetapi juga memperlancar terbentuknya UU Keperawatan, demikian pula sebaliknya.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, saat memperingati Hari Keperawatan Sedunia di mana mahasiswa berjalan sendiri dengan aksi demonstrasinya di HI dan PPNI sibuk dengan konferensi pers-nya padahal kenyataannya dua kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni Pencerdasan public tentan UU Keperawatan, yang berujung pada kurang ter-blow up-nya isu ke masyarakat, dapat menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa pentingnya kesatuan gerak seluruh elemen keperawatan dalam mensukseskan UU Keperawatan. Mahasiswa keperawatan dengan kuantitas massa dan intelektualitasnya yang besar dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan aksi nasional ini. Dan mengingat bahwa aksi ini merupakan awal perjuangan baru dalam mensukseskan UU Keperawatan, peranan mahasiswa sebagai social control mutlak diperlukan terutama setelah pelaksanaan aksi dalam menjaga kontinuitas usaha PPNI dalam memperjuangkan terciptanya UU Keperawatan.

ILMIKI dalam mengawal pengesahan RUU Keperawatan

Berdasarkan hasil laporan komisi A dalam sidang tahunan ILMIKI di Palembang menyatakan bahwa:

” …..Dan merujuk pada amanah kongres IV ILMIKI tentang rekomendasi kepada kepengurusan ILMIKI 2007-2009 pada poin 1 tentang legislasi keperawatan menuju keperawatan profesional terkait dengan rancangan Undang-Undang Keperawatan, maka komisi A sidang tahunan IV ILMIKI menganggap perlunya diadakan pengawalan RUU keperawatan di tiap institusi yang akan dilanjutkan dengan pengkajian nasional yang nantinya akan menghasilkan rekomendsi-rekomendasi yang selanjutnya difollow up, hal ini terkait dengan fungsi mahasiswa sebagai sosial kontrol. ”

Maka, ILMIKI memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengawal pengesahan RUU Keperawatan di Indonesia, selain itu, upaya mengawal pengawalan terhadap RUU keperawatan tersebut akan mampu. Memperkuat pemahaman dan menyatukan suara mahasiswa Ilmu Keperawatan se-Indonesia tentang Undang-undang Keperawatan Indonesia. Menetapkan langkah-langkah dalam membantu disahkannya Undang-undang Keperawatan. Memberikan rekomendasi Undang-undang Keperawatan Indonesia

Langkah konkrit ILMIKI dalam pengkawalan RUU keperawatan antara lain adalah:
1.Koordinasi ANSI nasional mahasiswa keperawatan tanggal 12 Mei 2007 dan press release
2.Bersuara dalam rakernas PPNI, 25 -27 Maret 2008
3.Press Release tanggal 10 Mei 2008 di Jakarta Convention Centre
4.Koordinasi aksi nasional mahasiswa keperawatan tanggal 12 Mei 2008
5.Audiensi dengan komisi 9 DPR RI, 12 Mei 2008
6.Gabung dalam tim gerakan nasional sukseskan UU keperawatan sampai Semarang
7.Bersuara dalam Workshop Nasional PPNI 30 Juli 2008 tentang amandemen draft 20 UU Keperawatan
8.Diskusi Publik Nasional Mahasiswa Keperawatan tanggal 22 November 2008 tentang UU Keperawatan
unya, pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak diperlukan. _____________________________________________

HASIL AUDIENSI

Posted in Uncategorized on Mei 3, 2008 by ilmiki

LAPORAN

HASIL AUDIENSI PP-PPNI DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

1 AGUSTUS 2007

 

                        Audiensi  dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2007, jam 10.20 s/d jam 11.50 WIB, bertempat di Ruang kerja Ibu Menteri Kesehatan.

Ibu Menteri Kesehatan memandu langsung acara Audiensi, sedangkan yang hadir dalam Audiensi tersebut antara lain:

1.                      Prof. Achir Yani S, Hamid, MN, D.N.Sc  : Ketua Umum PP-PPNI

2.                      Dra.Junarsih W. Sudibyo                          : Sekjen PP-PPNI

3.                      Dra. Herawani Azis, M.Kes, M.Kep                    : Ketua I PP-PPNI

4.                      Suharsi, SKM, M.Kes                                          : Ketua PPNI-Jawa Tengah

5.                      Drs. Hasruddin Djamal                                         : Ketua PPNI- Sulawesi Selatan

6.                      dr. Bambang Gianto, R. MPH                               : Ka. Badan PPSDM

7.                      Ilham Setyo Budi, SKp, MKes                             : Dir. Bina Yan Keprwtan DepKes

8.                      dr. Setiawan Soeparan      MPH                            : Ka. Pusdiknakes

9.                      dr Asjikin Iman, H. Dachlan, MHA                       : Ka. Puspronakes

10.                  dr Untung Suseno, MPH                                       : Kepala Bina Kesehatan Kerja

 

Acara diawali dengan sambutan ramah oleh Ibu Menteri Kesehatan yang dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan agenda audiensi oleh ketua PP.PPNI.

 

Secara garis besar, hasil audiensi dapat dirangkum sbb:

1.      Ketua umum PP-PPNI, menyampaikan terimakasih Kepada MENKES atas perkenan beliau telah menerima usulan PPNI dalam pengisian jabatan Direktur Bina Pelayanan Keperawatan yang dijabat oleh PERAWAT.

2.      Ucapan terimakasih juga atas penandatanganan Mutual Recognition Arrangement (MRA) oleh IBU MENKES, hal ini akan membawa dampak positif bagi pengakuan perawat di tingkat International.

3.      Ibu MENKES sangat menyambut baik niat PPNI untuk berperan secara nyata dalam membangun bangsa. Beliau bangga dengan Ners-Ners Indonesia, Untuk itu beliau berpesan agar ke depan bersama –sama DEPKES menyiapkan perawat Indonesia agar segera teregistrasi RN (Register Nurse). Untuk itu Ibu MENKES menganjurkan agar pendidikan agar pendidikan S1 Keperawatan Ners tetap dilanjutkan dengan memperhatikan kemampuan bahasa Inggris dan untuk PHN (Public Health Nurse) dengan pendidikan D-III Keperawatan ditambah sertifikasi Keperawatan Komunitas.

4.      Ibu MENKES menegaskan untuk tidak menggunakan istilah DIV KEPERAWATAN  karena sangat sensitive. Beliau menyarankan tetap Diploma III di tambah Sertifikasi “keprigelan/kecakapan” untuk mendukung kebutuhan tenaga kesehatan yang kompeten (terampil/skillfull), sebagai contoh PHN untuk mendukung keberhasilan program DESA SIAGA.

5.      Menyikapi adanya sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan (SMKK) yang menggunakan istilah perawat dan tidak termasuk dalam kategori tenaga kesehatan, maka disarankan agar menggunakan istilah “care giver”. Jangan menggunakan kata “perawat” karena mereka bukan tenaga kesehatan.

6.      Menyinggung tentang Uji Kompetensi Perawat, Ibu Menkes sangat setuju dan Mendukung DEPKES bekerjasama dengan PPNI untuk segera menindaklanjutinya.

7.      Ibu MENKES konsisten dengan dukungan saat audiensi sebelumnya dengan PPNI bahwa PHN/Perkesmas masuk dalam “Basic Seven” Program upaya puskesmas dan meminta agar ditindaklanjuti oleh Direktur Bina Pelayanan Keperawatan.

8.      Menyikapi kondisi kerja Perawat di derah (sebagai contoh kasus dari PPNI-Jateng dari Kab. Purbalingga dan Wonosobo dengan banyaknya perawat yang bekerja di PKD (PosKesDes) dengan status kontrak, tidak mengikat dan gaji yang tidak memadai-sesuai data terlampir), maka Ibu Menkes memandang perlunya PTT bagi perawat, yang akan ditindaklanjuti oleh Direktur Bina Pelayanan Keperawatan.

9.      (Terkait dengan item 8) Ibu MENKES akan Berkoordinasi dengan Mendagri  untuk membahas tentang standar Gaji minimal yang layak  bagi perawat.

 

GERAKAN INTERNATIONAL NURSING DAY

Posted in Uncategorized on Mei 3, 2008 by ilmiki

PETUNJUK UMUM GERAKAN NASIONAL

“HARI PERAWAT SEDUNIA 12 MEI 2008 ”SUKSESKAN UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEPERAWATAN

 

 

 

 

1.      Internasional Nurses Day tanggal 12 Mei 2008 merupakan awal Gerakan Nasional Kebangkitan Perawat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

 

2.      Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong adanya Undang-Undang Praktek Keperawatan di Indonesia yang telah lama diupayakan Komunitas Keperawatan namun belum mendapat respon optimal dari pihak terkait.

 

3.      Rangkaian kegiatan Gerakan Nasional adalah :

a.      Penyampaian Pendapat (Unjuk Rasa) ke Gedung DPR-RI di Jakarta tanggal 12 Mei 2008.

b.      Aksi Simpatik dilaksanakan secara serentak disetiap Propinsi, Kabupaten Kota (sampai dengan di unit kerja) pada tanggal 12 Mei 2008.

c.      Membangun Opini Publik di media cetak & elektronik tentang pentingnya Undang-Undang Praktik Keperawatan menjelang tanggal 12 Mei 2008 di setiap daerah (propinsi dan Kab/kota).

d.      Melakukan Advokasi dan lobby dengan pihak terkait untuk dukungan UU Praktek Keperawatan

e.      Pengkawalan Proses pengesahan Undang-Undang Praktik Keperawatan

 

4.      Puncak kegiatan ini adalah  Penyampaian Pendapat (Unjuk Rasa) ke Gedung DPR-RI oleh Perawat Indonesia dan mahasiswa keperawatan dan aksi simpatik pemberian sekuntum bunga kepada masyarakat, khusus di DKI Jakarta  aksi simpatik pemberian sekuntum bunga kepada para pengendara mobil dibundaran Hotel Indonesia dan depan gedung MPR/DPR dari pukul 08.00 – 11.00 WIB tanggal 12 Mei 2008.

 

5.      Puncak kegiatan unjuk rasa dan aksi simpatik harus satu komando berdasarkan Struktur Organisasi Gerakan Nasional yang dibentuk PP PPNI, Penanggung jawab pada masing-masing Propinsi adalah ketua PPNI Propinsi yang akan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat, dan seluruh kegiatan  dikoordinasikan oleh Koordiator Umum Gerakan Nasional. Hal ini berlaku sampai pada tingkat PPNI  Kab/Kota dan PPNI Komisariat.

 

6.      Penyampaian Pendapat di Gedung DPR-RI diaharapkan dihadiri oleh tidak kurang dari 15.000 massa perawat dan mahasiswa perawat berasal dari seluruh wilayah Indonesia. 

 

7.      Kegiatan aksi simpatik di setiap propinsi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah, seperti dari berjalan kaki Kantor Gubernur menuju ke Gedung DPRD Propinsi atau dalam bentuk kegiatan simpatik lainnya yang menyentuh masyarakat seperti aksi massal PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) serta berbagai bentuk aksi peduli lainnya.

 

8.      Pada aksi simpatik dihimbau untuk memberikan tanda “caring” berupa bunga kepada tokoh nasional/lokal yang sedang dirawat pada 12 Mei 2008, termasuk kepada pasien dari keluarga miskin.

 

9.      Selama aksi simpatik perawat dibekali bunga ukuran kecil yang bertuliskan “Hari Perawat Sedunia 12 Mei 2008: Sukseskan Undang-Undang Paraktek Keperawatan ”, yang diberikan kepada masyarakat yang dijumpai sepanjang jalan dengan senyum khas perawat.

 

10. Secara khusus untuk petugas yang dijumpai seperti Polisi dimintai kesan dan pesannya terkait profesi perawat selama ini (diupayakan untuk direkam).

 

11. Tahap awal aksi simpatik, kepada Pengurus PPNI Propinsi harus melakukan lobby dan advokasi kepada Pemerintah setempat dan Pimpinan Instiusi dimana perawat berkerja dan menginformasikan bahwa fokus kegiatan adalah untuk mendorong adanya Undang-undang Praktik Keperawatan dan menjamin tidak akan menggangu pelayanan perawat yang ada.

 

12. PPNI Propinsi dan Kab/Kota sebelum  tanggal 12 Mei 2008 sudah harus membangun Opini Publik di media Lokal tentang pentingnya Undang-Undang Praktik Keperawatan dengan mengacu pada materi yang diberikan oleh Pengurus Pusat PPNI.

 

13. PPNI Propinsi dan Kab/Kota) sebelum tanggal 12 Mei 2008 sudah harus melakukan reinformasi, resosialisasi kepada tiap individu anggota (Perawat) tentang pentingnya UU Praktik Keperawatan untuk kesamaan niat tujuan dan gerakan secara Nasional di Seluruh Indonesia.

 

14. Masing-masing daerah juga harus menjamin kesamaan informasi yang diberikan pada media dan pihak lain dan  menentukan juru bicara yang handal.

 

15. Masing-masing Propinsi turut melakukan advokasi dan lobby kepada anggota DPR RI yang sedang reses di daerah pemilihan masing-masing sebelum tanggal 12 Mei 2008.  

 

16. Spanduk, Poster dan selebaran dan tulisan pada cindera mata sebagai pendukung kegiatan harus sesuai dengan tema-tema yang telah di buat oleh PP PPNI  (Terlampir). Termasuk untuk Yell-yel yang diucapkan (terlampir).

 

17. Dukungan akomodasi, konsumsi dan transportasi serta perangkat aksi lainnya seperti spanduk, sticker, selendang dan selempang selama aksi simpatik diharapkan bersumber dari setiap individu perawat, komisariat, Rumah Sakit, dan Institusi Pelayanan dan Pendidikan dan berbagai tempat kerja serta dikoordinasikan dengan PPNI Propinsi, PPNI Kab/Kota dan PPNI Komisariat.

 

18. Dalam rangka mendukung gerakan diwajibkan kepada seluruh anggota PPNI memberikan dana sebesar Rp. 10.000,- dan disetorkan pada No Rek…………….. a/n……… Penggalangan dana diperlukan sampai Undang-Undang Praktik Keperawatan terwujud.

 

19. Petunjuk khusus, terkait dengan aksi simpatik ini bersifat saling melengkapi.

 


PETUNJUK KHUSUS AKSI SIMPATIK

“HARI KEBANGKITAN PERAWAT INDONESIA” DALAM RANGKA INTERNASIONAL NURSES DAY, 12 MEI 2008

 

A.     Dalam melakukan aksi dan menyampaikan pendapat :

1.      TIDAK BOLEH melakukan pembakaran ban dan benda-benda lainnya.

2.      TIDAK BOLEH mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, mengintimidasi, menghina, mengancam dan mendiskriditkan pihak lain/Profesi lain.

3.      TIDAK BOLEH membawa tulisan-tulisan yang bersifat provokatif atau anarkis, mengancam dan mendeskriditkan pihak lain/profesi lain.

4.      TIDAK BOLEH membentuk kelompok tersendiri keluar dari kelompok besar perawat.

5.      TIDAK BOLEH membawa atribut yang bukan bagian dari PPNI

6.      TIDAK BOLEH melanggar hukum umum.

 

B.     Dalam melaksanakan aksi simpatik di daerah masing-masing :

1.      Harus mematuhi kebijakan aksi Simpatik Gerakan Nasional PPNI (Adopsi ICN position statement on strike policy, 2004) terlampir.

2.      Tetap menggunakan seragam perawat sesuai tempat kerja masing-masing (dianjurkan seragam putih)

3.      Focus pada perjuangan percepatan Undang-Undang Praktik Keperawatan

4.      Menjaga citra perawat sebagai profesi yang mulia, dengan tetap mengutamakan kepentingan pasien.

5.      Mengurus perijinan aksi simpatik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6.      Berhati hati terhadap upaya-upaya pihak lain untuk mengganggu kelancaran dan tujuan gerakan, dengan tidak terpancing issu lain yang dikembangkan selain ” Sukseskan Undang-undang Praktik Keperawatan”.

7.      Bila ada issu lain yang berkembang, penagung jawab daerah melakukan langkah-langkah pelurusan tujuan Gerakan Nasional.

 

 

Gerakan Nasional Sukseskan

Undang-Undang Praktik Keperawatan

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

 

 

 

 

 

Prof. Achir Yani .S. Hamid, DN.Sc                                Harif Fadhillah, SKp, SH

Penanggung Jawab                                                        Koordinator umum

 

 

 

Lampiran 1:

 

 

 

A.     Tema-tema pada Spanduk/Baliho/Poster/Selebaran/tulisan pada cindera mata dan lain-lain

 

 

Hari Perawat Sedunia 12 Mei 2008”

Lindungi Masyarakat Sukseskan Undang-Undang Praktik Keperawatan

 

Hari Perawat Sedunia 12 Mei 2008”

Perjuangkan Undang-undang Praktik Keperawatan

 

Hari Perawat Sedunia 12 Mei 2008”

Undang-Undang Praktik Keperawatan datang rakyat senang

 

Hari Perawat Sedunia 12 Mei 2008”

Harga Mati Undang-undang Praktik Keperawatan

 

Hari Perawat Sedunia 12 Mei 2008”

Go…go…go…undang-undang Praktik Keperawatan

 

 

B.    Yel-Yel Gerakan Nasional

 

Masyarakat sehat  (solo),                      Yes                 (bersama)

Hidup perawat (solo),                           Hidup              (bersama)

Hidup PPNI (solo),                              Hidup              (bersama)

Undang-undang keperawatan (solo), Yes                      (bersama)

Undang-undang keperawatan (solo), Go-go-go            (bersama)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2:

 

A. Bentuk tulisan dicindera mata ; Kertas dengan symbol “love” warna ping

Hari Perawat dunia12 Mei 2008

: Undang-Undang Praktik Keperawatan datang rakyat senang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari Kebangkitan Perawat Indonesia

 

1.      Masyarakat belum terlindungi oleh perawat yang kompeten..

2.      Kesejahteran perawat masih memprihatinkan

3.      Belum ada perlindungan yang kuat bagi perawat.

4.      Keperawatan Di Indonesia masih termarginalkan.

5.      Kompetisi dimancanegara yang rendah.

 

UNDANG-UNDANG PRAKTEK KEPERAWATAN ADALAH KEHARUSAN

B. Baliho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERATAAN AKSI SIMPATIK :

1. BUNDARAN HOTEL INDONESIA

Waktu

P.J./Korlap

Uraian

07.30

 

Peserta sudah tiba ditempat.

08.00 – 10.00

Bp Iwan

Perawat berdiri mengelilingi air mancur dengan jarak ½ lengan.

Setiap perawat memegang bunga tangan (20-30 buah) per orang yang diberikan kepada setiap pengguna jalan dengan senyum khas perawat.

Dua orang memegang spanduk dengan tulisan : Hari Kebangkitan Perawat Indonesia : Masyarakat sehat bersama perawat.

Spanduk ditempatkan pada dua titik, arah Jl. Thamrin dan arah Jl. Sudirman.

 

Yang perlu dibahas :

Perawat dari RS mana ?

Kalau mahasiswa dari Institusi Pendidikan mana ?

Target 200 perawat, kalau dengan bus perlu 4 bus, biaya sewa cukup besar dan parker diposisi mana ?

10.00 – 11.00

Bp Furqon

Peserta berjalan kaki beiringan (3-4 saff) dengan dikawal (depan dan belakang) ambulance Dinkes DKI plus sirine.

Jalan kaki (santai) pada jalur paling kiri di jalur cepat Jl. Sudirman.

Aksi simpatik dengan pembagian bunga tetap dilanjutkan.

Jumlah bunga perlu banyak ? estimasi diperlukan 10 ribu buah.

Selama berjalan kaki, diselingi dengan orasi simpatik maka diperlukan pengeras suara ukuran sedang.

Spanduk ikut serta dengan dipegang dua orang sambil berjalan kaki pada posisi didepan dan dibelakang pada posisi miring.

Rute : jalan sudirman, naik jembatan semanggi dan terus kearah gedung MPR/DPR.

Estimasi waktu sampai di gedung MPR/DPR : 45 menit.

 

Yang perlu dibahas :

Dukungan logistic ; air mineral ukuran 600 ml, diperlukan 10 dus plus snack ?

Plastik sampah ?

2. Di depan pintu gerbang gedung MPR/DPR

Waktu

P.J./Korlap

Uraian

08.00

 

Peserta tiba ditempat dengan diantar, bus atau kendaraan. Selanjutnya kendaraan parkir di lapangan parkir timur senayan.

08.00 – 09.00

Jhon

Peserta merapat di depan pintu gerbang gedung MPR/DPR. Apabila peserta membludak, maka menyesuaikan pada sisi kanan dan kiri pintu gerbang.

 

Prinsip : semua peserta berada dalam lingkaran tali yang dipegang oleh para asisten korlap dengan memakai rompi PPNI, dengan jarak setiap 20 meter.

Peserta tanpa berseragam perawat (putih-putih) atau sesuai dengan seragam tempat kerjanya dan memakai pita merah pada lengan kiri dilarang masuk.

 

Mobil sound system berada tepat di depan pintu gerbang.

Spanduk dipasang di pintu gerbang dan dipagar jalan tol menghadap pintu gerbang.

Baliho dipasang pada sisi kanan pintu gerbang.

09.00 – 11.00

Purwadi

Dan Bp Masfuri

Inti aksi simpatik disini adalah orasi terkait dengan issue dalam dunia keperawatan Indonesia seperti

1) kesejahteraan 2) kebijakan Pemerintah yang tidak melibatkan perawat 3) perlindungan kerja bagi perawat 4) resiko pekerjaan 5) stress dalam bekerja.

 

Orator terdiri dari perawat yang ditunjuk, termasuk perwakilan dari Propinsi yang datang, tokoh masyarakat, anggota DPR, LSM dan mahasiswa.

 

Masing-masing orator diberi waktu 10-15 menit.

Jeda antar orator, diselingi dengan menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat seperti maju tak gentar, halo-halo bandung, termasuk mars PPNI dan yel-yel serta membunyikan sirine ambulance Dinkes DKI.

 

Aksi teatrikal dilakukan dengan mengambil tema ; tidak adanya perlindungan hukum terhadap perawat, seperti tergambar adanya pasien yang harus segera ditolong tetapi terkendala tidak boleh karena tindakan yang dilakukan bukan wewenang perawat.

Selama aksi diselingi dengan pembacaan ilustrasi teratrikel oleh narator.

 

Khusus untuk orator dari anggota DPR, tim advokasi yang akan menghubungi.

 

11.00 – 11.30

Bp Agus Setiawan

Target : ada orasi dari tokoh masyarakat dan anggota DPR.

 

Peserta meninggalkan area menuju ke parkir timur senayan dengan berjalan kaki melawan arus lalu lintas ke arah JCC.

11.30 – 12.00

 

Tim inti aksi bergerak menuju kantor PP PPNI untuk evaluasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang perlu disiapkan dan pembagian tugas/tanggung jawab

Jenis

Jumlah

P.J.

Keterangan

Spanduk

100 bh

 

 

Rompi PPNI

50 buah

 

Untuk korlap dan asisten korlap

Tali plastik

500 meter

 

Untuk pembatas peserta

Bunga dan ucapan simpatik

 

 

 

Pita merah

 

 

 

Air mineral

50 dus

 

 

Nasi bungkus

200 bungkus

 

 

Surat ijin ke mabes polri

1 buah

 

Beserta lampiran (proposal)

Surat rekomendasi dari polda metro

 

 

 

Surat rekomendasi dari pihak terkait ?

 

 

 

Surat permohonan bantuan ambulan ke AGD Dinkes DKI

 

 

 

Mobil sound system

1 buah

 

Ukuran minibus bak terbuka

Pointer narrator

 

 

 

Teks mars PPNI

 

 

 

Obat-obatan P3K

 

 

 

Teks teatrikal

 

 

 

Asesoris teatrikal

 

 

Kursi roda, boneka bayi, infus set, standar infus, dll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA

Posted in Uncategorized on April 20, 2008 by ilmiki

IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA (ILMIKI)

IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA

Posted in about D4 Keperawatan on Februari 24, 2008 by ilmiki

IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA

Nota kesepakatan

Posted in Nota kesepakatan on November 21, 2007 by ilmiki

NOTA KESEPAKATAN KADERISASI
DIRJEN PENGEMBANGAN SDM
ILMIKI dengan LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN

1. Alur kaderisasi awal ILMIKI diserahkan kepada lembaga mahasiswa Ilmu Keperawatan dengan ketentuan ada kaderisasi awal sebelum menuju ke LKMM Nasional.
2. Standar materi tentang ILMIKI difasilitasi oleh dirjen Pengembangan Sumber Daya Manusia ILMIKI.
3. Utusan yang dikirim ke LKMM Nasional ILMIKI harus membawa sertifikat atau surat rekomendasi kelulusan latihan dasar keorganisasian dari lembaga institusi asal yang ditandatangani oleh ketua lembaga.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.